Pemerintah dan APH Harus Serius Tegakkan Hukum pada Kasus ‘Polisi Tembak Polisi’ di Sumbar

29-11-2024 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah. Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ‘polisi tembak polisi’ yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal. Insiden ini, kata Nurwayah, kembali menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap praktik tambang ilegal serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat. Untuk itu, ia pun menyerukan pemerintah dan penegak hukum untuk bertindak tegas dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini.

 

“Peristiwa seperti ini tidak hanya mencoreng institusi kepolisian, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kasus ini harus diusut hingga tuntas agar tidak ada ruang bagi oknum yang melindungi kegiatan ilegal,” tegas Nurwayah dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

 

“Kita bersama masyarakat berharap agar kasus ini menjadi pelajaran dan titik balik bagi semua pihak untuk memprioritaskan keadilan dan kejujuran di atas segalanya”

 

Selain itu, Legislator Dapil Jakarta III ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor pertambangan untuk memastikan semua aktivitas dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Nurwayah, tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

 

“Penting untuk mengembalikan integritas hukum di sektor ini. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dimintai pertanggungjawaban. Kita harus menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu,” tambah Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

 

Nurwayah menyebutkan pihaknya juga akan terus mengawal isu ini melalui komisi terkait di DPR RI, gunas memastikan ada langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola pertambangan dan mencegah insiden serupa terulang. Terlebih, Nurwayah mengingatkan bahwa keberanian untuk mengungkap kasus ini menjadi momentum penting dalam menegakkan keadilan.

 

“Kita bersama masyarakat berharap agar kasus ini menjadi pelajaran dan titik balik bagi semua pihak untuk memprioritaskan keadilan dan kejujuran di atas segalanya,” pungkasnya. (we/rdn)

BERITA TERKAIT
Once Bicara RUU Hak Cipta: Musisi Bukan Soal Enggan Bayar Royalti, tapi Cari Keadilan
28-08-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Elfonda Mekel, menggarisbawahi bahwa polemik hak cipta dan royalti bukanlah soal keengganan pihak-pihak tertentu...
Melly Goeslaw Desak Perbaikan Tata Kelola Royalti Demi Kesejahteraan Pencipta Lagu
27-08-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI, Melly Goeslaw, sekaligus pencipta lagu menyampaikan desakan agar tata kelola royalti di Indonesia diperbaiki...
Yan Mandenas Desak Aparat Tindak Tegas Tambang Ilegal di Papua
26-08-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Manokwari - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, mendesak aparat kepolisian dan TNI segera...
Pemda Tak Berdaya Hadapi Tambang Ilegal yang Dapat Bekingan
26-08-2025 / LAIN-LAIN
PARLEMENTARIA, Manokwari - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak berdaya menghadapi tambang...